LOGIN ADMIN DINAS / OPERATOR
FOTO KEPALA DINAS

Drs. H. Rozali
NIP. 196110121988031011

Pentingnya up date data kependudukan pada Kartu Keluarga
Ditulis oleh : kristian - Bidang : PIAK dan Pemanfaatan Data

08 Juni 2018 - 10:22:27 WIB

Di dalam KK (Kartu Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari beberapa elemen data kependudukan yang sangat berguna bagi lembaga pengguna data kependudukan seperti Bank, BPJS, instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah  dan instansi lainnya sehingga perlu dilakukan up date data kependudukan di dalam Kartu Kelauarga tersebut apabila satu atau lebih dari elemen datanya mengalami perubahan.

Akan tetapi pada kenyataannya banyak sekali ditemukan data penduduk yang belum up to date (mutakhir), contoh kecilnya saja yaitu data tingkat pendidikan penduduk, dimana tingkat pendidikannya di Kartu Keluarga masih tertulis SD/Sederajat padahal aslinya penduduk tersebut sudah tamat SMA, hal ini tentu akan sangat mengganggu perencanaan bagi pendidikan kita dimana Dinas Pendidikan dan instasni lainnya yang membutuhkan data pendidikan akan memnita data tersebut ke Dinas Dukcapil padahal data tersebut belum up date akibatnya perencanaan dan pelayanan publik bidang pendidikan tidak akan maksimal bahkan tidak tepat sasaran.

Dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data dikelompokkan menjadi:

  1. Data perseorangan meliputi nomor Kartu Keluarga; Nomor Induk Kependudukan; nama lengkap;  jenis kelamin; tempat lahir; tanggal/bulan/tahun lahir; golongan darah; agama/kepercayaan; status perkawinan; status hubungan dalam keluarga; cacat fisik dan/atau mental; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu kandung; nama ibu kandung; NIK ayah; nama ayah; alamat sebelumnya; alamat sekarang; kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;  nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; nomor akta perkawinan/buku nikah; tanggal perkawinan; kepemilikan akta perceraian; nomor akta perceraian/surat cerai;  tanggal perceraian; sidik jari; iris mata; tanda tangan; dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang (penjelasan pasal 58 ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).
  2. Data agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan (penjelasan pasal 58 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013)

Data kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dijamin keamanannya  dan  kerahasiaannya  oleh  Negara  dengan  menyimpannya  di Data Center. Data Center digunakan sebagai tempat atau ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara pusat yang menghimpun data kependudukan dari penyelenggara provinsi, penyelenggara kabupaten/kota dan instansi pelaksana (pasal 1 point 30 PP No. 37 Tahun 2013).

Data pribadi penduduk yang memuat keterangan tentang cacat fisik atau cacat mental, sidik jari, iris mata , tanda tangan, dan elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang harus dilindungi kerahasiaannya (pasal 84 ayat 1) dan ketentuan lebih lanjut seperti tersebut pasal 84 ayat 1 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Data kependudukan yang dihimpun dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi data agregat penduduk yang  meliputi himpunan data perseorangan  berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan tersebut digunakan untuk semua keperluan berasal dari Kementerian Dalam Negeri (pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013), antara lain dimanfaatkan untuk :

  1. Pelayanan publik antara lain  untuk penerbitan surat izin mengemudi, izin usaha, pelayanan wajib pajak, pelayanan perbankan, pelayanan penerbitan sertifikat tanah, asuransi, jaminan kesehatan masyarakat, dan jaminan sosial tenaga kerja.
  2. Perencanaan pembangunan yakni untuk perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pendidikan, perencanaan kesehatan, perencanaan tenaga kerja, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.
  3. Alokasi anggaran meliputi penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan perhitungan potensi perpajakan.
  4. Pembangunan demokrasi yaitu penyiapan Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) dan penyiapan data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).
  5. Penegakan hukum dan pencegahan kriminal antara lain untuk memudahkan pelacakan pelaku kriminal, mencegah perdagangan orang dan mencegah pengiriman tenaga kerja illegal.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa  lembaga pengguna data kependudukan dapat memanfaatkan data kependudukan baik data individu maupun data agregat untuk pelaksanaan tugasnya tentunya tetap berpatokan dengan aturan yang ada. Oleh karena pentingnya data kependudukan maka setiap penduduk diminta untuk pro aktif melaporkan setiap perubahan elemen datanya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan semua pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tidak dikenai biaya alias GRATIS.

JAJAK PENDAPAT
Bagaimana menurut anda kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kab. Bangka Barat?
Sangat Bagus
Bagus
Cukup Bagus
Tidak Bagus
Sangat Tidak Bagus

HASIL POLLING
PENGUMUMAN TERBARU
AGENDA DINAS TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Dikunjungi sebanyak : 16961 kali